KABUPATEN TANGERANG

KABUPATEN TANGERANG
Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Jakarta dan Kota Tangerang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Sedangkan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang.
Jarak antara Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta, sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam.
Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dari 200 Juta lebih penduduk Indonesia, mayoritas terkonsentrasi di kedua pulau tersebut (Pulau Jawa 120 juta jiwa dan Sumatera 40 juta jiwa).

Pertumbuhan penduduk daerah ini cukup pesat. Total penduduk 2.959.600 jiwa, rata-rata pertumbuhan 4,32% per tahun yang didominasi oleh kelompok umur berusia muda. Kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 1.195.589 jiwa atau sebesar 40%. Kelompok umur 15-64 tahun sebesar 1.709.158 jiwa atau 57,6%. Sedangkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas sebanyak 65.853 jiwa atau 2,2%.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang 111.038 ha. Dibagi ke dalam 36 kecamatan dan 316 desa. Keseluruhan kondisi wilayah memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun. Ketinggian wilayah sekitar antara 0-85 m di atas permukaan laut. Curah hujan setahun rata-rata 1.475 mm dan temperatur udara berkisar antara 23 °C - 33 °C. Iklim ini dipengaruhi oleh wilayah di bagian utara yang merupakan daerah pesisir pantai sepanjang kurang lebih 50 km.
Wilayah Tangerang juga dibagi ke dalam tiga wilayah pusat pertumbuhan, yaitu Serpong, Balaraja dan Tigaraksa serta Teluknaga.
Pusat Pertumbuhan Serpong meliputi enam kecamatan, yaitu Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Legok dan Curug yang menjadi pusat pertumbuhan pemukiman.
Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa . Berupa kawasan industri, pemukiman dan pusat pemerintahan. Meliputi delapan kecamatan, yaitu Balaraja, Rajeg, Pasar Kemis, Tigaraksa, Kresek, Cisaka, Cikupa, Kronjo, Jayanti, Jambe dan Panongan.
Pusat Pertumbuhan Teluknaga . Meliputi lima kecamatan, yaitu Teluknaga, Kosambi, Sepatan, Mauk, Pakuhaji, Kemiri dan Sukadiri. Diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata bahari dan alam, industri maritim, pelabuhan laut, perikanan dan pertambakan.

SEJARAH KABUPATEN TANGERANG
Kabupaten Tangerang sejak ratusan tahun lalu sudah menjadi daerah perlintasan perniagaan, perhubungan sosial dan interaksi antardaerah lain. Hal ini, disebabkan letak daerah ini yang berada di dua poros pusat perniagaan Jakarta - Banten.
Berdasarkan catatan sejarah, daerah ini sarat dengan konflik kepentingan perniagaan dan kekuasaan wilayah antara Kesultanan Banten dengan Penjajah Belanda.
Secara tutur-tinular, masa pemerintahan pertama secara sistematis yang bisa diungkapkan di daerah dataran ini, adalah saat Kesultanan Banten yang terus terdesak agresi penjajah Belanda lalu mengutus tiga maulananya yang berpangkat aria untuk membuat perkampungan pertahanan di Tangerang.
Ketiga maulana itu adalah Maulana Yudanegara, Wangsakerta dan Santika. Konon, basis pertahanan merka berada di garis pertahanan ideal yang kini disebut kawasan Tigaraksa dan membentuk suatu pemerintahan. Sebab itu, di legenda rakyat cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksasa [sebutan Tigaraksasa, diambil dari sebutan kehormatan kepada tiga maulana sebagai tiga pimpinan = tiangtiga = Tigaraksa].
Pemerintahan ketiga maulana ini, pada akhirnya dapat ditumbangkan dan seluruh wilayah pemerintahannya dikuasai Belanda, berdasar catatan sejarah terjadi tahun 1684. Berdasar catatan pada masa ini pun, lahir sebutan kota Tangerang. Sebutan Tangerang lahir ketika Pangeran Soegri, salah seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian barat Sungai Cisadane [diyakini di kampung Gerendeng, kini].
Tugu itu disebut masyarakat waktu itu dengan Tangerang [bahasa Sunda=tanda] memuat prasasti dalam bahasa Arab Gundul Jawa Kuno, "Bismillah peget Ingkang Gusti/Diningsun juput parenah kala Sabtu/Ping Gangsal Sapar Tahun Wau/ Rengsenaperang netek Nangeran/Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian/Sakabeh Angraksa Sitingsun Parahyang"
Arti tulisan prasasti itu adalah: "Dengan nama Allah tetap Yang Maha Kuasa/Dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu/Tanggal 5 Sapar Tahun Wau/Sesudah perang kita memancangkan tugu/Untuk mempertahankan batas timur Cipamugas [Cisadae] dan barat Cidurian/ Semua menjaga tanah kaum Parahyang"
Diperkirakan sebutan Tangeran, lalu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang.
Desakan pasukan Belanda semakin menjadi-jadi di Banten sehingga memaksa dibuatnya perjanjian antar kedua belah pihak pada 17 April 1684 yang menjadikan daerah Tangerang seluruhnya masuk kekuasaan Penjajah Belanda. Sebagai wujud kekuasaannya, Belanda pun membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Banten dengan dibawah pimpinan seorang bupati.
Para bupati yang sempat memimpin Kabupaten Tangerang periode tahun 1682 - 1809 adalah Kyai Aria Soetadilaga I-VII. Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tak mampu lagi memerintah kabupaten Tangerang dengan baik, akhirnya penjajah Belanda menghapus pemerintahan di daerah ini dan memindahkan pusat pemerintahan ke Jakarta.
Lalu, dibuat kebijakan sebagian tanah di daerah itu dijual kepada orang-orang kaya di Jakarta, sebagian besarnya adalah orang-orang Cina kaya sehingga lahir masa tuan tanah di Tangerang.
Pada 8 Maret 1942, Pemerintahan Penjajah Belanda berakhir di gantikan Pemerintahan Penjajah Jepang. Namun terjadi serangan sekutu yang mendesak Jepang di berbagai tempat, sebab itu Pemerintahan Militer Jepang mulai memikirkan pengerahan pemuda-pemuda Indonesia guna membantu usaha pertahanan mereka sejak kekalahan armadanya di dekat Mid-way dan Kepulauan Solomon.
Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, diantaranya yang terpenting ialah Keibodan [barisan bantu polisi] dan Seinendan [barisan pemuda]. Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta Ken ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera. Adapun Tangerang pada waktu itu masih berstatus Gun atau kewedanan berstatus ken (kabupaten).
Berdasar Kan Po No. 34/2604 yang menyangkut pemindahan Jakarta Ken Yaskusyo ke Tangerang, maka Panitia Hari Jadi Kabupaten Tangerang menetapkan terbentuknya pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Sebab itu , kelahiran pemerintahan daerah ini adalah pada tanggal 27 Desember 1943. Selanjutnya penetapan ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tertanggal 25 Oktober 1984.
Dalam masa-masa proklamasi, telah terjadi beberpa peristiwa besar yang melibatkan tentara dan rakyat Kabupaten Tangerang dengan pasukan Jepang dan Belanda, yaitu Pertempuran Lengkong dan Pertempuran Serpong.
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tangerang sebagai daerah lintasan dan berdekatan dengan Ibukota Negara Jakarta melesat pesat. Apalagi setelah diterbitkannya Inpres No.13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek, di mana kabupaten Tangerang menjadi daerah penyanggah DKI Jakarta.
Tanggal 28 Pebruari 1993 terbit UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Berdasarkan UU ini wilayah Kota Administratif Tangerang dibentuk menjadi daerah otonomi Kota Tangerang, yang lepas dari Kabupaten Tangerang. Berkaitan itu terbit pula Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1995 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Tangerang dari Wilayah Kotamadya Dati II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa.
Akhirnya, pada awal tahun 2000, pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pun di pindahkan Bupati H. Agus Djunara ke Ibukota Tigaraksa. Pemindahan ini dinilai strategis dalam upaya memajukan daerah karena bertepatan dengan penerapan otonomi daerah, diberlakukannya perimbangan keuangan pusat dan daerah, adanya revisi pajak dan retribusi daerah, serta terbentuknya Propinsi Banten.

KONDISI GEOGRAFIS
Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Propinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°20' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 1.110,38 Km2 atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan Batas wilayah:
Dari sebelah Utara wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.
Secara Topografi, Kabupaten Tangerang berada pada wilayah dataran yang terdiri dari wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah sebagian besar berada di wilayah Utara yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi berada di wilayah Bagian Tengah ke arah Selatan.

Peta Wilayah
Secara administratif, Kabupaten Tangerang terdiri dari 36 Kecamatan, 77 Kelurahan dan 251 desa.
No Kecamatan Luas Daerah
(Km2) Keterangan
1. Tigaraksa 48.74
2. Cisoka 55.99
3. Solear Pemekaran dari kec. Cisoka
4. Jambe 26.02
5. Cikupa 42.68
6. Panongan 34.93
7. Curug 40.97
8. Kelapa Dua Pemekaran dari kec. Curug
9. Legok 41.06
10. Pagedangan 50.57
11. Serpong 43.72
12. Serpong Utara Pemekaran dari kec. Serpong
13. Cisauk 43.38
14. Setu Pemekaran dari kec. Cisauk
15. Pamulang 27.66
16. Ciputat 34.96
17. Ciputat Timur Pemekaran dari kec. Ciputat
18. Pondok Aren 28.83
19. Pasar Kemis 60.53
20. Sindang Jaya Pemekaran dari kec. Pasar Kemis
21. Rajeg
22. Mekarbaru Pemekaran dari kec. Kronjo
23. Balaraja 57.48
24. Sukamulya Pemekaran dari kec. Balaraja
25. Jayanti 26.91
26. Kresek 55.60
27. Gunungkaler Pemekaran dari kec. Kresek
28. Kronjo 68.05
29. Mauk 51.42
30. Kemiri 32.70
31. Sukadiri 24.14
32. Sepatan 56.24
33. Sepatan Timur 35.59 Pemekaran dari kec. Sepatan
34. Pakuhaji 51.87
35. Teluknaga 40.58
36. Kosambi 29.76

KONDISI DEMOGRAFI (KEPENDUDUKAN)

Jumlah penduduk di suatu daerah sebenarnya merupakan aset dan potensi pembangunan yang besar manakala penduduk tersebut berkualitas. Sebaliknya dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban besar bagi proses pembangunan yang dilaksanakan.
Penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 3,55 persen dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sebesar 3.317.331 jiwa menjadi 3.435.205 jiwa pada tahun 2006, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.745.395 jiwa sedangkan perempuan 1.689.810 jiwa (rasio jenis kelamin 103,29).
Jika dilihat rasio jenis kelamin sebesar 103,29, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kecenderungan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu, tentunya bukan hanya disebabkan oleh pertambahan penduduk secara alamiah, tetapi tidak terlepas dari kecenderungan migran masuk yang disebabkan oleh daya tarik Kabupaten Tangerang seperti banyaknya perusahaan industri.
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan
Kondisi Februari 2008

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Total
1. Cisoka 34.786 32.325 67.111
2. Solear 34.862 33.355 68.217
3. Tigaraksa 49.959 47.284 97.243
4. Jambe 19.736 18.773 38.509
5. Cikupa 95.166 93.340 188.506
6. Panongan 34.509 32.962 67.471
7. Curug 70.302 67.298 137.600
8. Kelapa Dua 68.145 68.523 136.668
9. Legok 41.227 38.921 80.148
10. Pagedangan 40.234 39.000 79.234
11. Serpong 50.680 49.675 100.355
12. Cisauk 26.589 25.117 51.706
13. Serpong Timur 38.385 39.014 77.399
14. Setu 25.132 24.029 49.161
15. Pamulang 125.886 122.315 248.201
16. Ciputat 82.886 78.840 161.726
17. Ciputat Timur 80.351 80.053 160.404
18. Pondok Aren 125.667 121.203 246.870
19. Pasarkemis 94.267 94.004 188.271
20. Sindang Jaya 34.599 33.065 67.664
21. Balaraja 53.334 51.302 104.636
22. Jayanti 30.579 29.173 59.752
23. Suka Mulya 26.824 26.143 52.967
24. Kresek 31.732 30.619 62.351
25. Gunung Kaler 26.478 25.448 51.926
26. Kronjo 28.139 27.686 55.825
27. Mekar Baru 19.241 18.433 37.674
28. Mauk 39.505 38.196 77.701
29. Kemiri 21.473 20.629 42.102
30. Sukadiri 27.831 26.704 54.535
31. Rajeg 55.494 53.325 108.819
32. Sepatan 38.554 35.942 74.496
33. Sepatan Timur 36.911 35.616 72.527
34. Pakuhaji 52.061 49.037 101.098
35. Teluknaga 64.526 61.231 125.757
36. Kosambi 54.551 52.318 106.869
Jumlah 1.780.601 1.720.898 3.501.499

KONDISI SOSIAL BUDAYA
Kehidupan Sosial Masyarakat
Sampai dengan tahun 2002, dari 651.254 KK yang ada di Kabupaten Tangerang, mereka yang dikategorikan sebagai penduduk pra sejahtera sebanyak 105.245 KK, sejahtera I sebanyak 156.953 KK, sejahtera II sebanyak 206.040 KK, sejahtera III sebanyak 130.356 KK dan sejahtera III Plus sebanyak 52.600 KK.
Kultur Budaya
Masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki kultur budaya campuran Betawi dan Priangan. Masyarakat Kabupaten Tangerang berbahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Ada juga bahasa Jawa yang merupakan bahasa pendatang dari luar Kabupaten Tangerang yang umumnya para pekerja di kawasan industri KabupatenTangerang.
Kesenian Daerah
Masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis dan gemar akan kesenian. Karakter kesenian yang ada di Kabupaten Tangerang adalah perpaduan antara seni budaya Betawi dan Priangan. Beberapa kesenian yang berkembang sampai saat ini adalah Seni Musik Gambang Keromong dan Tari Krecek yang merupakan tarian pergaulan yang banyak berkembang di kawasan Teluknaga dan Kosambi.
PEREKONOMIAN
Kabupaten Tangerang merupakan kota satelit, penyangga utama kota metropolitan Jakarta. Sektor ekonomi utama untuk menunjang perkonomian Kabupaten Tangerang adalah sektor industri dengan total luas lahan industri sekitar 3.398 ha dengan jumlah perusahaan yang beroperasi tercatat mencapai lebih dari 655 perusahaan.
Sebagai kota penyangga, sebagian penduduk Kabupaten Tangerang bekerja di Jakarta. Maka laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sebagian besar bersifat non-alamiyah, seiring dengan tumbuhnya kawasan-kawasan perumahan, mulai dari yang berskala kecil-menengah hingga berskala besar, seperti: Bumi Serpong Damai (BSD) seluas 6.000 ha, Bintaro Jaya seluas 1.500 ha, dan Perumahan Alam Sutra dan Citra Raya seluas 3.000 ha. Maka laju ekonomi Kabupaten Tangerang selain digerakkan oleh kegiatan industri di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri, juga digerakan oleh sektor konsumsi rumah tangga dari penduduk komuter yang bekerja di luar Kabupaten Tangerang.
Dampak langsung dari pertumbuhan kawasan industri dan perumahan ini, adalah bergeraknya sektor perdagangan dan jasa, sehingga sektor ini pun memberikan konstribusi yang cukup berarti bagi pendapatan daerah.
Tahun 2003 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tangerang mencapai Rp. 18.561.863,44 dengan rata-rata pendapatan perkapita pertahun sebesar Rp.6.065.570,02. Sedangkan PDRB Kab Tangerang Tahun 2006 telah mencapai Rp. 27.571.752,61 dengan rata-rata perkapita pertahun sekitar Rp.8.190.222,27. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2003-2006 masih berasal dari sektor industri disusul sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian.

MOTTO DAN LAMBANG DAERAH
Lambang daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 19 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1987 tanggal 21 Mei 1987.
Motto daerah yang terkandung dalam lambang daerah adalah "SATYA KARYA KERTA RAHARJA" artinya dengan dasar kesetiaan dan ketaatan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai doa dan kerja keras, kita wujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dari segi fisik material dan mental spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Arti Gambar Lambang Daerah:
I. Bagian Atas
1. Pucuk Perisai lima buah melambangkan Pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Susunan batu merupakan lambang benteng pertahanan yang mengingatkan kita kepada pahlawan rakyat Kabupaten Tangerang
3. Jumlah bata melambangkan tanggal, bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan Negara republik Indonesia, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945.
II. Bagian Tengah
1. Jumlah butir pada, bunga kapas dan ruas bambu melambangkan tanggal, bulan dan tahun hari jadi Kabupaten Tangerang.
2. Dua puluh tujuh butir padi melambangkan tanggal dua puluh tujuh.
3. Dua belas bunga kapas melambangkan bulan dua belas.
4. Empat puluh tiga ruas bambu melambangkan tahun empat puluh tiga.
5. Topi bambu melambangkan hasil kerajinan dan industri dari Kabupaten tangerang.

III. Bagian Bawah
1. Garis putih berombak melambangkan bahwa Kabupaten Tangerang dilintasi oleh sungai-sungai besar.
2. Garis putih biru berombak melambangkan laut yang bermakna Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai.
(sumber: 64 Tahun Kabupaten Tangerang)

VISI DAN MISI
VISI
Berdasarkan pertimbangan kondisi obyektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik maka ditetapkan visi sebagai berikut :
”Menuju Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Beriman, Sejahtera, Berorientasi Industri dan Berwawasan Lingkungan”

Yang dimaksud dengan :
1. Masyarakat kabupaten Tangerang; adalah kelompok orang dengan segala aspek kehidupannya, yang meliputi sikap perilaku dan pola pikir dalam sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan teknologi yang memanfaatkan sumbar daya alam dan sumber daya buatan yang ada di Kabupaten Tangerang;
2. Beriman; adalah percaya, yakin dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memenuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya serta hidup rukun antar umat manusia.Terpenuhinya kebutuhan manusia dari segi meteri memerlukan penyeimbang dari sisi rohani, sehingga terjamin keseimbangan mental dan spiritual;
3. Maju; berarti cerdas, sehat dan dinamis menuju taraf hidup yang lebih baik, proaktif, kreatif, dan disiplin sesuai dengan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing anggota masyarakat;
4. Mandiri; berarti mampu mengatasi permasalahan dan hidup bertanggung jawab dengan tidak ada ketergantungan pada pihak lain atau dikendalikan oleh pihak lain. Visi kemandirian adalah tetap berada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;
5. Berorientasi Industri; berarti perilaku yang mengarah pada pertimbangan ekonomis dengan memperhitungkan tenaga, waktu, biaya, dan sumber daya teknologi yang terus berkembang dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri tapi beriorentasi pasar;
6. Berwawasan Lingkungan; berarti orientasi pembangunan mempertimbang-kan kondisi lingkungan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku pembangunan karena pembangunan berwawasan lingkungan akan memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan pembangunan.
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Membangun sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan diseluruh jenjang secara bertahap serta peningkatan derajat kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan kesejehteraan sosial.
3. Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha di bidang industri, agribisnis, agro industri, dan jasa, serta memberikan akses lebih besar pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui sistem perencanaan dan pengendalian tata ruang yang terstruktur.
5. Menciptakan tata kepemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab (good governance).
6. Meningkatkan pembangunan infra struktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan.
7. Memenuhi hak-hak politik dan sosial warga untuk melakukan partisipasi kritis dalam proses pembangunan.
8. Memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Nilai-nilai yang tekandung dalam visi misi dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Ketakwaan;
Masyarakat kabupaten Tangerang yang bertakwa merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan suatu perubahan yang hakiki dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan;
2. Partisipatif;
Rasa tanggungjawab dari semua komponen pemerintahan yang terdiri eksekutif, legislatif dan masyarakat serta swasta berperan serta mengambil bagian mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mempercepat tajuan dan sasaran pembangunan yang efisien dan efektif;
3. Transparansi;
Merupakan salah satu unsur dari good government yang harus ditingkatkan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta untuk mencapai suatu kemajuan seperti yang tercantum dalam sasaran dan tujuan pembangunan.
4. Berkelanjutan;
Prinsip berkelanjutan dalam aspek lingkungan mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan dipacu tidak hanya untuk kepentingan sesaat.

STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG
Guna mencapai keberhasilan pembangunan sebagimana yang diharapkan dalam Visi dan Misi kepala daerah, maka rumusan Strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2008-2013 adalah:

"Menuju Masyarakat Tangerang yang Beriman, Sejahtera, Berorientasi Industri, dan Berwawasan Lingkungan"

Arah dari strategi pembangunan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan ekonomi lokal khususnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta mampu mendukung terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Dengan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi lokal ini diharapkan dapat hak-hak dasar masyarakat terutama di prioritaskan terhadap upaya peningkatan daya beli masyarakat, akses kesehatan, akses pendidikan, akses pekerjaan dan berusaha.

Dalam menjalankan strategi pembangunan Kabupaten Tangerang diperlukan dukungan birokrasi dalam peningkaan pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar yang efisien dan efektif, serta pembenahan kebijakan publik dan regulasi agar tercipta iklim kondusif yang dapat peningkatan kinerja investasi dan ekonomi.
Dari rumusan strategi tersebut sedikitnya terdapat tiga strategi pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa datang, yakni
1. Strategi mendorong pertumbuhan/kinerja ekonomi berbasis ekonomi lokal untuk peningkatan daya beli masyarakat.
2. Strategi peningkatan kualitas Hidup masyarakat dengan pemenuhan hak dasar masyarakat.
3. Strategi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, yang meliputi :
a. Kapasitas Sistem,
b. Kapasitas Kelembagaan, dan
c. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
Strategi Pencapaian Visi dan Misi

Pemantapan pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat dan didukung pengembangan Kapasitas pemerintahan daerah

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi berbasis ekonomi lokal untuk peningkatan daya beli Meningkatkan Kualitas Kehidupan(Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat)

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
• Kapasitas system
• Kapasitas kelembagaan
• Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat

Dari Ketiga strategi pokok pembangunan tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan di bidang lainnya.

Namun sebaliknya untuk melakukan pembangunan ekonomi diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam pembangunan ekonomi lebih diperioritaskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan ekonomi local sehingga diharapkan mempunyai dampak ikutan yang luas (multiplier effect), seperti sektor pertanian khususnya perkebunan, pemanfaatan sumber daya alam dan Usaha mikro Kecil menengah (UMKM). Berdasarkan struktur ekonomi Tangerang, sektor perindustrian memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan jumlah tenaga kerja yang besar, sehingga peningkatan output pada kedua sektor tersebut akan dapat mendukung akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha serta mengurangi kemiskinan.

Pembangunan ekonomi tersebut perlu juga di tunjang oleh upaya percepatan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengundang investor serta melakukan regulasi perijinan bagi dunia usaha.

2. Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan kualitas Hidup (Quality of life) masyarakat sangat berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yaitu akses Pendidikan, akses kesehatan dan akses ekonomi. Dalam kerangka Peningkatan kualitas hidup masyarakat pembangunan sektor pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan karena terkait dengan masa depan suatu bangsa.

Menyangkut bidang kesehatan maka secara umum permasalahan dibidang kesehatan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan dan pemerataan pelayanan dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang ada. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Disisi lain belum semua tenaga kesehatan memenuhi kompetensi profesi terkait untuk dapat teregristrasi sebagai tenaga kesehatan professional.

3. Strategi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Strategi pengembangan kapasitas pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dalam aspek-aspek pelayanan dasar kepada masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan tata pemerintah vang baik. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah juga ditujukan untuk mengembangkan sistem kelembagaan dan kompetensi serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja.

Dalam rangka pengembangan kapasitas Pemerintah daerah,maka ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem pada hakekatnya mencakup kebijakan dan pengaturan kerangka kerja yang relevan untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Dalam paparan yang lebih operasional, pengembangan sistem mencakup; substansi kebijakan, strategi, perencanaan serta sasaran kinerja.

b. Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan mencakup : proses pengambilan keputusan, sistem manajemen dan relasi antar organisasi, peraturan dan pengaturan pemerintah yang baik, pembuatan pedoman dan sistem manajemen, restrukturisasi organisasi, refungsionalisasi organisasi, dan revitalisasi organisasi.

c. Pengembangan SDM Aparatur

Pengembangan SDM aparatur meliputi : ketrampilan dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etika dan motivasi personil yang bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi.

Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 2008-2013, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Membangun sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan diseluruh jenjang secara bertahap serta peningkatan derajat kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha di bidang industri, agribisnis, agro industri, dan jasa, serta memberikan akses lebih besar pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui sistem perencanaan dan pengendalian tata ruang yang terstruktur.
5. Menciptakan tata kepemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab (good governance).
6. Meningkatkan pembangunan infra struktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan.
7. Memenuhi hak-hak politik dan sosial warga untuk melakukan partisipasi kritis dalam proses pembangunan.
8. Memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan.